Berita

Pasca PP No.50 tahun 2019 Terbit. INSA Meminta Pemerintah Revisi Permenkeu No.193 tahun 2015

22 Aug 2019
1776
INSA

Pelaku usaha pelayaran nasional mengalami kesulitan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP) setiap tahun, padahal dokumen RKIP wajib dilampirkan ke dalam dokumen pengurusan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) untuk memperoleh fa

PENYESUAIAN KBLI 2017 SULIT CAPAI TARGET TENGGAT WAKTU OKTOBER 2019

16 Aug 2019
3252
INSA

JAKARTA—Kementerian Hukum dan HAM c.q Direktorat Administrasi Hukum dan HAM dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian c.q Lembaga OSS (Online Single Submission) melakukan pengumumam bersama pada Oktober 2018 tentang Pemberlakuan OSS yaitu perizinan

PERMENDAG NO.118 TAHUN 2018 - LARANG IMPOR KAPAL TUNDA DIBAWAH 4.000 HP DALAM KEADAAN TIDAK BARU

14 Aug 2019
1609
INSA

JAKARTA—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengingatkan anggotanya untuk tidak merealisasikan impor kapal tunda dibawah 4.000 Horse Power (HP) dalam keadaan tidak baru menyusul berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.118

PADA IZIN USAHA PELAYARAN, TELAH MELEKAT IZIN USAHA KEAGENAN KAPAL

09 Aug 2019
2621
INSA

JAKARTA—Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dengan sejumlah pengusaha pelayaran di Batam, Kepulauan Riau melaksanakan pertemuan dan diskusi terbatas tentang usaha pelayaran.

UNIFIED INTERPRETATION ON THE TEST FOR BREAKING THE OWNER\\\'S RIGHT TO LIMIT LIABILITY UNDER THE IMO CONVENTIONS

06 Aug 2019
1360
INSA

The co-sponsors consider that there is a need to reaffirm the principles underlying the IMO liability and compensation conventions, particularly with respect to the shipowner's right to limit liability, given (a) the fundamental importance of this right,