Demi Keselamatan, INSA Minta Pemerintah Update Data Peta

JAKARTA— Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengharapkan Pemerintah melalui Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) memberikan update data mingguan tentang data peta Indonesia ke lembaga United Kingdom Hydrographic Office (UKHO).

UKHO adalah pemasok resmi data peta pada ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems) yang wajib digunakan oleh kapal-kapal di seluruh dunia, sesuai dengan ketentuan SOLAS (Safety of Life at Sea).

Data ECDIS sangat penting untuk operasi kapal karena menyajikan kondisi perairan yang dilalui untuk memastikan keselamatan navigasi pelayaran .

Pada tanggal 1 Januari 2011 amendment SOLAS, diadopsi oleh resolusi IMO (International Maritime Organization) MSC 282 (86) khususnya BAB V Regulation 19 , 2.1.4, tentang kewajiban semua jenis dan ukuran kapal mengunakan nautical chart dan nautical publication untuk merencanakan voyage passage dan memonitor posisi setiap saat. ECDIS dapat diterima sebagai alternatif paper chart & paper publication.

Untuk kapal jenis dan ukuran tertentu diwajibkan mengunakan ECDIS sesuai jadwal yang ditentukan (lihat tabel).

Update data peta dilakukan oleh UKHO setiap minggu untuk keselamatan navigasi pelayaran di seluruh dunia dan merupakan kewajiban setiap negara untuk berkontribusi melakukan update data peta negara masing-masing ke UKHO.

Untuk itu INSA melayangkan surat kepada Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. Surat No. DPP-SRT-VII/18/082 tertanggal 24Juli 2018 esensinya adalah meminta agar data peta seluruh Indonesia dapat di-update setiap minggu kepada UKHO, Kondisi saat ini masih dijumpai data peta perairan Indonesia yang diterbitkan oleh UKHO berbeda dengan yang diterbitkan oleh instansi berwenang di Indonesia serta kurang/tidak akurat dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Di Indonesia, lembaga yang berwenang menyediakan data peta adalah Pushidrosal yang bertugas menyelenggarakan pembinaan Hidro-Oseanografi (Hidros), meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut dan keselamatan navigasi pelayaran.

Menurut Johnson, Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan navigasi pelayaran di seluruh perairan Indonesia guna melindungi keselamatani life, environment and assets. Untuk itu Pemerintah Indonesia cq Pushidrosal wajib melakukan updating data peta perairan Indonesia secara rutin kepada UKHO dan melakukan pemetaan yang lebih intesif termasuk menandai bangkai kapal (ship wreck).

Kepada para pemilik kapal, khususnya anggota INSA, kami himbau untuk memberikan informasi seperti pendangkalan atau lokasi ship wreck. kepada DPP INSA melalui email ke update@dppinsa.com,

By admin
31 Aug 2018
2619
INSA