Indonesia Tunggu Filipina dan Malaysia untuk Operasi Militer Bersama di Darat

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Kantor Kemenko Polhukam

JAKARTA, KOMPAS.com

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Indonesia juga mengusulkan adanya operasi militer bersama di darat untuk membebaskan sandera jika sewaktu-waktu peristiwa yang sama terulang.

Kesepakatan berawal dari usulan pihak Indonesia terkait upaya pembebasan warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, TNI siap melakukan operasi darat tersebut.

TNI menunggu kesepakatan dari pihak angkatan bersenjata Filipina dan Malaysia terkait standar operasional prosedur (SOP) yang sampai saat ini belum ditandatangani.

"Apa yang disampaikan di Bali adalah hal positif. Kami siap. Tetapi untuk operasional harus ditindaklanjuti pembuatan SOP antara Panglima TNI dengan panglima angkatan bersenjata Filipina dan Malaysia," ujar Gatot, saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).

Gatot menjelaskan, baik Malaysia dan Filipina saat ini masih membahas SOP mengenai operasi militer bersama di darat.

Setelah SOP itu ditandatangani, masing-masing negara juga harus meratifikasi kebijakan itu pada tingkat parlemen. 

"Tanpa diratifikasi oleh lembaga legislatif tidak akan berlaku di negara tersebut. Undang-undang Filipina tidak memperbolehkan adanya kegiatan operasi militer asing di wilayahnya," kata Gatot.

 Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI, Malaysia dan Filipina menggelar pertemuan The 3rd Trilateral Defence Minister di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/8/2016) untuk membahas langkah-langkah pengamanan wilayah maritim di Laut Sulu.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, Menhan Malaysia Dato' Seri Hishammudin Tun Hussein dan Menhan Filipina Delfin N. Lorenzana akan membahas lebih lanjut hasil pertemuan staf militer bidang intelijen dan operasi.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan pentingnya implementasi dari kerja sama trilateral dalam bentuk praktik di lapangan secara terkoordinasi terkait upaya pengamanan wilayah maritim.

"Kerja sama ini berguna dalam menghadapi tantangan keamanan perairan perbatasan yang belakangan ini mulai marak gangguan," ujar Ryamizard ,seperti dikutip dari siaran pers Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan RI, Selasa (2/8/2016).

Adapun, langkah-langkah tersebut di antaranya berupa jaminan keamanan maritim terhadap ancaman terorisme, kejahatan lintas negara, perdagangan manusia, pengungsi dan perdagangan narkoba.

Selain itu, akan dilakukan implementasi Patroli Maritim Trilateral.

Ryamizard mengusulkan adanya latihan bersama baik laut maupun darat, pembentukan posko militer bersama untuk mempermudah koordinasi, distribusi informasi dan data intelijen.

"Dengan ditandatanganinya SOP Patroli Maritim Trilateral diharapkan bisa mengatasi masalah keamanan maritim dan meningkatkan komunikasi informasi intelijen serta patroli di wilayah masing-masing," kata Ryamizard.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2016/08/05/08314671/indonesia.tunggu.filipina.dan.malaysia.untuk.operasi.militer.bersama.di.darat?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Ktkwp