INSA DAN DIRJEN PERLA GELAR AUDIENSI BAHAS ISU ANGKUTAN LAUT NASIONAL

JAKARTA—Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus Purnomo menerima masukan INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) tentang usulan solusi atas sejumlah problematika yang dihadapi industri pelayaran di Indonesia saat ini.

Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan masukan INSA itu diterima Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada acara Audiensi Pengurus DPP INSA dengan Dirjen Perhubungan Laut pada 13 Mei 2019. Ada 10 (sepuluh) hal yang dibahas pada audiensi tersebut, antara lain:

Perbedaan Perhitungan Usia Kapal.

INSA menyampaikan bahwa berdasarkan Permendag No.118 tahun 2018, usia kapal dihitung sejak keel laying (peletakan lunas). Hal itu tidak sesuai dengan Peraturan DJPL No.103/1/3/DJPL-2017) yang menghitung usia kapal sejak delivery. Perhitungan usia kapal sejak peletakan lunas tidak sesuai dengan Ketentuan SOLAS (Safety Of Life At Sea) dan IMO (International Maritime Organization) yang menghitung usia kapal sejak delivery (pengiriman). INSA butuh kesepahaman antar intansi terkait soal perhitungan usia kapal agar tidak menimbulkan kerancuan dalam membuat kebijakan.

Persyaratan Pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) Kapal Baru

INSA menjelaskan waktu pengurusan dokumen pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) kapal baru atau kapal baru ganti bendera sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kementerian Perhubungan membutuhkan 15 hari kerja (1 bulan kalender). Selama proses pengurusan RPK, kapal tidak bisa dioperasikan sehingga pelayaran menanggung kerugian yang besar. INSA mengharapkan Kemenhub memberikan RPK sementara terhadap kapal baru atau kapal baru ganti bendera.

Kewajiban mengasuransikan kapal dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal (Wreck Removal).

Asuransi kerugian untuk kapal ≥GT 35 tidak tersedia di pasar asuransi saat ini. Jikapun pemilik bisa mendapatkan penutupan asuransi maritim, tidak ada jaminan bahwa perusahaan asuransi dapat menutup kerugian sejauh tanggung jawab yang diinginkan oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan tidak adanya reasuransi maritim tersedia untuk kapal-kapal di luar ketentuan “The Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks” tahun 2011 atau ≥ 300GT. Oleh karena itu, INSA mengusulkan:

Pertama, meratifikasi Peraturan Internasional tentang Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (The Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks) tahun 2011.

Kedua, revisi SE Menhub No. AL.801/1/2 phb 2014, tertanggal 8 Desember 2014 dan/atau Perlindungan Ganti Rugi dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No HK.103/2/20/DJPL-14 tertanggal 3 Desember 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Diberikan Pelayanan Operasional Kapal menjadi disesuaikan dengan ketentuan di dalam The Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks) tahun 2011 atau ≥ 300GT.

Revisi Permenhub No.29 tahun 2017 untuk disesuaikan dengan konvensi ganti rugi (Civil Liability Convention (CLC).

Hingga saat ini, belum ada lembaga asuransi di dunia yang menjual polis asuransi kerugian atas pencemaran akibat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal 100 GT hingga dibawah 1.000 GT maupun kerugian karena muatan kapal untuk kapal 150 DWT hingga 2.000 DWT sebagaimana diatur pada pasal 39 ayat 5 dan 6 Permenhub No.29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim. Jika kebijakan ini dipaksakan, tidak ada lembaga asuransi yang bisa membayar klaim. Permenhub tersebut tidak sesuai dengan Civil Liability Convention (CLC) tahun 1992 yang mengatur asuransi kapal 1.000 GT ke atas dan 2.000 DWT ke atas sehingga INSA mengusulkan pasal 39 ayat 5 dan 6 direvisi dan disesuaikan dengan Civil Liability Convention tahun 1992 dan Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention tahun 2001.

Revisi Permenhub No. 92 tahun 2018.

INSA menjelaskan bahwa Pasal 16 Permenhub No. 92 tahun 2018 menegaskan kapal asing yang saat ini melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri sejak sebelum UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran diberlakukan dapat diberikan izin hingga berakhirnya masa kontrak. Hal itu bertentangan dengan Pasal 341 UU No. 17 tahun 2008 yang memberikan izin operasi kapal asing selama tiga tahun sejak UU Pelayaran diberlakukan. Oleh karena itu, INSA memohon agar Pasal 16 Permenhub No. 92 tahun 2018 direvisi.

Revisi Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

INSA menyampaikan bahwa PP No.15 tahun 2016 sangat memberatkan usaha pelayaran dikarenakan terdapat 435 pos tarif baru (51%) dan 482 pos tarif (57%) yang naik antara 100% hingga 1.000% dibandingkan dengan pos tarif yang diatur berdasarkan PP No.6 tahun 2009. INSA meminta agar tarif PNBP diturunkan dengan rumusan sebagai berikut:

Terhadap kenaikan PNBP sebesar 1.000% ke atas, diusulkan menjadi 500%.
Terhadap kenaikan PNBP sebesar 750%– 999%, diusulkan menjadi 400%.
Terhadap kenaikan PNBP sebesar 500% – 749%, diusulkan menjadi 300%.
Terhadap kenaikan PNBP sebesar 250% – 499%, diusulkan menjadi 200%.
Terhadap kenaikan PNBP sebesar 100% – 249%, diusulkan menjadi 100%.
Terhadap kenaikan PNBP sebesar 0–99% tidak ada perubahan. (*)

By admin
12 Jun 2019
1463
INSA