Pembangunan Infrastruktur Masif, Tetapi Biaya Logistik Tetap Tinggi

Kurang apa pemerintah dalam membangun infrastruktur selama ini? Akan tetapi biaya logistik tetap tinggi, bahkan data dari bank dunia menyebutkan jika biaya logistik di Indonesia mencapai 24% dari Product Domestic Bruto (PDB).

Padahal, 10 tahun yang lalu, Bank Dunia sudah memperhitungkan biaya logistik Indonesia sebesar itu, tetapi sampai hari ini tetap sama. Inilah salah satu alasan mengapa Pemerintah akan menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung kembali seberapa besar biaya logistik di Indonesia.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion yang membahas isu strategis dan permasalahan logistik di Indonesia yang dilaksanakan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Kordinator bidang Perekonomian, Kamis, 15 Juni 2023.

Berdasarkan data Logistic Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh World Bank, Indonesia berada di peringkat ke-61 dengan score 3 dari keseluruhan score yang sebesar 5. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2018 yang berada di urutan ke 45 dengan score 3,2.

Adapun, kinerja LPI dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing. Jika melihat komponen penilaian LPI yang dilakukan World Bank, dua dari enam komponen LPI Indonesia justru naik dibandingkan tahun 2018 yakni, (customs score dari 2,7 menjadi 2,8) dan infrastructure score (dari 2,895 menjadi 2,9).

Komponen lainnya, malah menurun yang terjadi pada Timelines (dari 3,7 menjadi 3,3) dan Tracking & Tracing (dari 3,3 menjadi 3,0), diikuti International Shipments (dari 3,2 menjadi 3,0), dan Logistics Competence & Quality (dari 3,1 menjadi 2,9).

Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengalokasikan anggaran infrastruktur dalam APBN tahun 2023 sebesar Rp 391,7 triliun, atau naik 4,9% dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 373,1 triliun. Sayangnya, kinerja logistik Indonesia malah jeblok di 2023.

Merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran infrastruktur di Indonesia melonjak 120% pada era Presiden Jokowi, dari Rp 177,9 triliun pada 2014 menjadi Rp 391,7 triliun pada 2023. Bahkan jika dihitung dalam periode penuh pemerintahannya (2014-2022), Presiden Jokowi sudah menghabis-kan anggaran infrastruktur sebanyak Rp 2.778,2 triliun.

Itu artinya, pembangunan infrastruktur yang menelan cukup banyak kas negara tersebut pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kinerja logistik tanah air, yang digambarkan pada Logistic Performance Index (LPI) Indonesia 2023 tersebut. Hal itu tentu menjadi masalah yang harus dipecahkan.

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Atong Soekirman dalam FGD tersebut mengatakan pihaknya memerlukan masukan-masukan dari pelaku logistik dan stakeholders dalam rangka mencari solusi atas persoalan biaya logistik.

FGD yang digelar di ruang rapat Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana tersebut dimaksudkan untuk menjaring masukan terkait dengan isu strategis dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sistem logistik nasional. Mereka yang hadir antara lain dari Sekretariat Kabinet yakni Asisten Deputi bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. Dari kantor Menko Perekonomian yakni Asisten Deputi bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Asisten Deputi bidang Infrastruktur Konektivitas.

Kementerian atau kembaga lainnya antara lain dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Bank serta sejumlah asosiasi, termasuk Indonesian National Shipowners’ Association.

Atong Soekirman menjelaskan untuk menurunkan biaya logistik, pihaknya terus mendorong peningkatan layanan NLE (National Logistik Ecosystem) yang saat ini sudah diimplementasikan di 14 pelabuhan. Selanjutnya akan diperluas di 32 pelabuhan laut dan 6 bandara pada 2023.

Sementara itu, berbagai asosiasi transportasi dan logistik pada FGD tersebut memberikan masukan. Ketua Asosiasi Perusahaan Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan sejak satu dekade ini, persoalan besarnya biaya logistik tidak berubah. Dari sisi asosiasinya, telah mendorong adanya peremajaan armada truk tidak bisa terlaksana karena fasilitas yang diharapkan dapat diberikan pemerintah tidak diperoleh.

Sementara sektor angkutan laut penyeberangan mengeluhkan soal kondisi armada yang pada lintas penyeberangan komersial yang jumahnya lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan. Sekjen Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Aminuddin mengatakan akibat over supply, kondisi bisnis angkutan penyeberangan saat ini sangat memprihatinkan. (AJ)

By admin
11 Jul 2023
995
INSA