Prahara Hanjin: 79 Kapal Tak Dapat Akses Pelabuhan, Sebagian Lainnya Disita

SEOUL (BeritaTrans.com) – Maskapai pelayaran Korea Selatan, Hanjin Shipping, berencana untuk mengambil tindakan hukum di yurisdiksi di seluruh dunia untuk mencegah kapal-kapalnya yang sedang disita.Selain itu, banyak banyak kapal dilarang mengakses pelabuhan dan diblokir dari docking.

Mengutip Kementerian Maritim Korea Selatan, cnbc.com, Selasa (6/9/2016), memberitakan 79 Hanjin kapal termasuk 61 kapal kontainer dan 18 kapal curah telah ditolak masuk pelabuhan, menurut kementerian maritim Korea Selatan. “Angka itu mencakup satu kapal disita di Singapura oleh kreditur,” ungkap seorang juru bicara perusahaan. Hanjin memiliki 141 kapal, 128 beroperasi sedang beroperasi.

Setidaknya tiga perusahaan AS juga telah meluncurkan tindakan hukum terhadap Hanjin untuk merebut kapal dan aset lainnya atas tagihan yang belum dibayar.

Runtuhnya maskapai terbesar ketujuh pengirim kontainer dunia itu telah menyebabkan banyak penderitaan di antara klien atas nasib kargonya. Kapal Hanjin saat ini sedang membawa kargo senilai 16 triliun won (14,5 miliar dolar AS) milik beberapa 8.300 pemilik kargo. Asosiasi Perdagangan Internasional Korea mengatakan, menambahkan Hanjin memiliki tagihan yang belum dibayar sebesar 610 milyar won.

Sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi kapal-kapal yang, Hanjin telah mengajukan Bab 15 petisi di pengadilan kebangkrutan AS di New Jersey. Hanjin berencana untuk mengejar tindakan hukum di sekitar 10 negara pekan ini dan kemudian memperluas bahwa untuk 43 yurisdiksi, kata regulator keuangan Korea Selatan.

Banyak otoritas pelabuhan dan penyedia layanan pelabuhan menuntut uang tunai untuk bekerja di kapal Hanjin, kata juru bicara Hanjin.

Kreditur Korea Development Bank yang dikelola negara, bertemu dengan pejabat dari perusahaan induk Hanjin Group untuk membahas komitmennya untuk membayar biaya demikian pejabat bank kepada Reuters.

ASET DIBEKUKAN
BeritaTrans.com sebelumnya Hanjin Shipping, berada dalam pengawasan kurator pengadilan, Rabu (31/8).

Akibatnya, aset perusahaan terancam dibekukan. Bahkan, sejumlah otoritas pelabuhan mulai dari Tiongkok hingga Spanyol juga akan menolak akses berlabuh armada kapal Hanjin.

Pada Selasa (30/9), sindikasi kredit yang dipimpin bank pemerintah, Korea Development Bank, mengumumkan telah menarik dukungan kepada Hanjin. Alasannya, karena skema pendanaan perusahaan induk Hanjin tidak memadai untuk mengatasi utang perusahaan yang saat ini sudah mencapai 5,6 triliun won atau sekitar 5 miliar dollar AS.

Atas kondisi tersebut, Hanjin Shipping, mengumumkan pengajuan untuk pengawasan kurator dan meminta ke pihak pengadilan agar membekukan aset. “Permintaan itu tampaknya akan dikabulkan Pengadilan Distrik Pusat Seoul,” kata seorang hakim yang menolak disebutkan namanya kepada Reuters .

“Pengadilan nantinya akan memutuskan apakah Hanjin Shipping harus tetap dijaga kelangsungan atau dibubarkan, sebuah proses yang biasanya memakan waktu satu atau dua bulan, tetapi diharapkan akan dipercepat dalam kasus Hanjin,” kata hakim.

Menurut konsultan Alphaliner, kebangkrutan Hanjin Shipping akan menjadi peristiwa terbesar yang pernah terjadi bagi sebuah perusahaan pengirim kontainer dengan kapasitas luar biasa ini “Melebihi apa yang pernah terjadi di perusahaan United States Lines pada 1986 lalu,” katanya.

Sebenarnya, sejumlah perusahaan pelayaran global sedang kebanjiran kapasitas di tengah lesunya permintaan. Hal ini dialami Hanjin yang mengalami kerugian bersih senilai 473 miliar won pada semester pertama tahun ini.

Perusahaan pembuat kapal dan pengiriman Korsel saat ini dalam kondisi terpuruk. Padahal selama puluhan tahun jadi mesin ekspor pendorong perekonomian Korsel, dan saat ini malah jadi korban memilukan dari program restrukturisasi. Keputusan KDB untuk menghentikan dukungan Hanjin Shipping menunjukkan pemerintah mengambil sikap lebih keras dengan kelompok perusahaan bermasalah.

“Pemerintah akan dengan cepat mendorong restrukturisasi perusahaan dengan mengikuti aturan bahwa perusahaan harus mencari cara untuk bertahan hidup dan menemukan saing sendiri seraya mereka harus mengambil tanggung jawab sendiri,” kata Menteri Keuangan Korsel, Yoo Il-ho.

Komisi Jasa Keuangan Korsel mengemukan, perusahaan Hyundai Merchant Marine yang merupakan perusahaan pelayaran terbesar kedua di Korsel, akan memperoleh aset yang sehat dari rivalnya itu, termasuk mengambil alih yang banyak membukukan laba, seperti jaringan bisnis di luar negeri dan personel utama dari Hanjin.

Seorang juru bicara Hyundai Merchant Marine mengaku tidak ada yang telah diputuskan tentang potensi akuisisi aset Hanjin dan perusahaan akan mengadakan pembicaraan dengan KDB. Hyundai Merchant Marine juga dalam proses restrukturisasi utang secara sukarela. (awe).

Sumber : http://beritatrans.com/2016/09/06/prahara-hanjin-79-kapal-tak-dapat-akses-pelabuhan-sebagian-lainnya-disita/