Presiden Bentuk Tim Berantas Pungli & Penyelundupan

JAKARTA (BeritaTrana.com) – Operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan bersamaan dengan rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri di Istana Negara, Selasa (11/10/2016).

Dalam rapat tersebut, selain operasi pemberantasan pungli, tim yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukham juga akan memberantas praktik penyelundupan di Indonesia.

Operasi Pemberantasan Pungli dan Penyelundupan (OPP) sebagai salah satu langkah reformasi hukum di Tanah Air.

“Sekarang sudah ada yang namanya OPP (Operasi Pemberantasan Pungli dan Penyelundupan), baru rembukan sejam yang lalu, sudah kejadian yang seperti ini,” ucap Presiden.

Reformasi hukum ini dilakukan karena Presiden terusik oleh kepastian hukum yang jauh dari keadilan.

“Hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah, tapi tumpul ke atas. Dalam indeks persepsi korupsi dunia tahun 2015, kita masih di urutan 88. Begitu pula dalam indeks rule of law 2015, kita di peringkat 52,” terang Presiden di awal pengantarnya pada rapat terbatas.

Menurutnya, bila ketidakpastian hukum dibiarkan begitu saja, maka dapat memunculkan ketidakpercayaan masyarakat pada hukum dan institusi-institusi penegak hukum itu sendiri.

“Hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh lagi terjadi. Apalagi di era kompetisi seperti sekarang ini, kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional,” ujarnya.
Untuk itu, setidaknya terdapat tiga hal yang diinstruksikan oleh Presiden kepada jajarannya untuk melakukan reformasi hukum secara besar-besaran.

Sejumlah langkah untuk itu akan dilakukan. Presiden bahkan akan mengawasi langsung pelaksanaannya. (ani/sumber tribunnews).

Sumber : http://beritatrans.com/2016/10/12/presiden-bentuk-tim-berantas-pungli-penyelundupan/