Program Pembangunan Poros Maritim RI Diminati Asing

Jakarta -Sidang International Maritime Organisation Council (IMO) ke 116 telah dilaksanakan di markas besar International Maritine Organization (IMO) pada 4-8 Juli 2016 di Kantor Pusat IMO London. Sidang IMO Council tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal IMO Mr. Kitack Lim beserta Direktur-Direktur Divisi di struktur organisasi IMO.

Sebagai negara Anggota Council IMO yang terpilih untuk 2 tahun dalam periode tahun 2015-2017, Indonesia mengirimkan wakilnya sebagai Delegasi Indonesia untuk menghadiri sidang IMO Council ke 116, dipimpin oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap RI Kepada Organisasi Maritim Internasional London dengan anggota delegasi yang berasal dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Sekretariat Negara, Biro Klasifikasi Indonesia, Kedutaan Besar RI di London dan juga Atase Perhubungan RI.

Atase Perhubungan RI di London, Simson Sinaga yang juga sebagai anggota Delegasi Indonesia untuk Sidang IMO Council ke 116 tersebut menuturkan pada hari pertama, Indonesia menyampaikan perkembangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai tindak lanjut pelaksanaan aturan-aturan IMO di negara anggota IMO antara lain persiapan yang telah dilakukan oleh Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan Verifikasi Berat Kontainer (Verified Gross Mass/VGM) yang telah diterapkan pada tanggal 1 Juli 2016.

"Pelabuhan di Indonesia telah menerapkan VGM per tanggal 1 Juli 2016. Salah satunya adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Ini bukti kesungguhan Indonesia melaksanakan mandat aturan Internasional yang di keluarkan IMO," ujar Simson, seperti dikutip dari keterangan tertulis Ditjen Perhubungan Laut, Jumat (8/7/2016).

Memasuki hari kedua, Indonesia juga menyampaikan intervensi dengan menyampaikan terima kasih kepada Sekjen IMO, Direktur Divisi MEPC dan Chairman Sidang Komite Perlindungan Lingkungan Maritim ke 69. Sebagaimana yang sudah diketahui, bulan April 2016 lalu Presiden Republik Indonesia menyampaikan kebijakan Pemerintah di Sidang IMO MEPC ke 69 di London yaitu pembangunan di sektor Maritim yang disebut dengan pembangunan Poros Maritim.

"Beberapa negara anggota IMO sangat tertarik dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah RI serta meminta materi pidato yang telah disampaikan oleh Presiden RI dan melakukan diskusi lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat diterapkan di negaranya," kata Simson.

"Hal ini menunjukkan pada kita semua bahwa posisi dan peran Indonesia begitu penting di dunia maritim mengingat Indonesia adalah negara Maritim terbesar di dunia," tambah Simson di sela-sela Sidang IMO Council.

Lebih lanjut, Pada sidang IMO Council ke 116, negara anggota mendengarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh masing-masing ketua sidang dan pertanggungjawaban keuangan organisasi yang diaudit oleh auditor independent. Pada kesempatan ini para peserta sidang memberikan tanggapan, sanggahan dan masukan terhadap laporan 32 sidang yang telah dilakukan setiap satu tahun.

Standar Tonase Kapal

Selanjutnya, Indonesia juga menyampaikan intervensi terhadap kesiapan implementasi konvensi Ballast Water Management yang menjadi perdebatan yang hangat pada sidang dan beberapa negara yang duduk sebagai anggota Council terkait dengan kepentingan pemilik kapal yang meminta agar ditetapkan kembali suatu standar penghitungan data tonase kapal yang lebih akurat dan seragam untuk memenuhi persyaratan konvensi tersebut agar nantinya dapat dilaksanakan di lapangan.

Terkait dengan kerjasama penanganan Selat Malaka, Indonesia dengan tegas menyampaikan intervensi agar IMO menegaskan kembali defenisi piracy dan arm robbery sebagaimana yang ditetapkan pada UNCLOS 1982 artikel 101.

"Perlu ada ketegasan dari definisi tersebut sehingga negara tidak dirugikan dengan adanya laporan yang dapat menyebabkan resiko tinggi sehingga biaya asuransi akan mahal dan menjadi penyumbang penyebab tingginya biaya logistik," ujar Simson.

Pada sidang IMO Council ke 116 tersebut, Council juga menyetujui usulan Sekretaris Jenderal IMO terkait dengan tema World Maritime Day 2017 yaitu Connecting Ships, Ports and People.

Dengan Indonesia sebagai Anggota IMO Council tentunya harus dapat dimanfaatkan untuk berperan aktif menyampaikan masukan yang terkait dengan kepentingan Indonesia di IMO. Hal ini juga yang menjadi fokus dari Kementerian Perhubungan selaku lembaga Negara yang ditunjuk sebagai administration IMO.

Untuk itu, Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO, DR Marsetio telah mengkoordinasikan jajaran Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian teknis lainnya serta Biro yang terkait dengan maritim untuk bersama-sama membuat langkah nyata kemajuan dan terlibat aktif dalam pembahasan materi yang disidangkan di IMO untuk menunjukan keberadaan Indonesia di kancah Internasional khususnya di bidang Maritim Dunia.

(hns/hns)

Sumber : http://finance.detik.com/read/2016/07/08/112422/3249481/4/program-pembangunan-poros-maritim-ri-diminati-asing

By admin
20 Jul 2016
1267
INSA